Putuskan
Siapa yang tetap bertanggung jawab saat badan klasifikasi menerbitkan sertifikat SOLAS atas nama negara bendera?
Pelajaran dengan bahasa sederhana
- Negara bendera
- Negara bendera menjadikan konvensi sebagai hukum, menyurvei kapal, dan menerbitkan sertifikat statutori: sertifikat yang diwajibkan konvensi.
- Negara dapat melimpahkan survei kepada organisasi yang diakui (RO), biasanya badan klasifikasi, menurut Koda Organisasi yang Diakui (Koda RO).
- Negara tetap bertanggung jawab atas hasilnya.
- Koda Investigasi Kecelakaan mewajibkan investigasi keselamatan laut untuk setiap kecelakaan laut sangat serius: kehilangan total kapal, kematian, atau kerusakan lingkungan berat.
- Negara pelabuhan
- Konvensi utama mengizinkan negara pihak menginspeksi kapal asing di pelabuhannya: SOLAS I/19, MARPOL pasal 5, STCW I/4, Garis Muat, MLC, dan BWM.
- Inilah pengawasan negara pelabuhan (PSC).
- Pemeriksaan awal mencakup sertifikat, catatan, dan kondisi kapal.
- Alasan yang jelas adalah bukti ketidakpatuhan, seperti dewi-dewi sekoci rusak (alat untuk menurunkan sekoci) atau ketidakmampuan menjalankan tugas penting.
- Bukti ini membenarkan inspeksi lebih terperinci.
- Kekurangan serius dapat mengakibatkan penahanan kapal.
- Tidak ada perlakuan lebih menguntungkan
- Sejumlah konvensi, seperti MARPOL, STCW, MLC, dan Protokol SOLAS 1988, memuat klausul tidak ada perlakuan lebih menguntungkan.
- Negara pelabuhan menerapkan standar yang sama kepada kapal dari negara yang belum menjadi pihak.
- Memilih bendera negara bukan pihak tidak membebaskan kapal dari aturan konvensi di pelabuhan negara pihak.
- Negara pantai
- Negara pantai menggunakan pengaturan rute kapal menurut SOLAS V/10, sistem pelaporan kapal menurut V/11, dan pelayanan lalu lintas kapal (VTS) menurut V/12.
- IMO mengadopsi sistem rute internasional dan sistem pelaporan wajib.
- Pemerintah menetapkan VTS dengan panduan IMO; tiap VTS tidak memerlukan adopsi IMO.
- VTS menyediakan informasi dan dukungan lalu lintas.
- Periksa apakah sistem rute wajib dan kapal mana yang dicakupnya.
- Peran Anda
- Sebagai perwira, Anda menghadapi ketiga peran negara dalam satu pelayaran.
- Aturan negara bendera mengikuti kapal ke mana pun.
- Pelaporan dan pengaturan rute negara pantai berlaku saat Anda melintas.
- Negara pelabuhan memeriksa saat Anda tiba.
- Mengetahui konvensi yang memberi wewenang kepada tiap negara membantu Anda menjawab inspektur dengan tenang dan benar.
Data utama
- Negara bendera
- Hukum, survei, sertifikat, investigasi kecelakaan
- Organisasi yang diakui
- Survei atas nama negara bendera menurut Koda RO
- Wewenang PSC
- SOLAS I/19, MARPOL ps. 5, STCW I/4, MLC, LL, BWM
- Alasan yang jelas
- Bukti ketidakpatuhan, termasuk kekurangan awak atau peralatan
- Instrumen negara pantai
- Rute V/10, pelaporan kapal V/11, VTS V/12
Poin utama
- Negara bendera mensertifikasi; survei dapat dilimpahkan kepada RO, tetapi tanggung jawab tetap padanya.
- Pemeriksaan awal PSC mencakup sertifikat, catatan, dan kondisi kapal; alasan yang jelas membenarkan inspeksi lebih terperinci.
- Tidak ada perlakuan lebih menguntungkan: kapal berbendera negara bukan pihak dikenai standar yang sama.
- Instrumen negara pantai: rute V/10, pelaporan V/11, dan VTS yang ditetapkan pemerintah menurut V/12.
Check what you have read
Apa arti klausul tidak ada perlakuan lebih menguntungkan?
True or false?
Decide each statement before you see the answer.
Kapal berbendera negara bukan pihak bebas dari konvensi itu di pelabuhan.
Sertifikat sah menghalangi inspektur memeriksa kondisi umum kapal.
Tidak ada perlakuan lebih menguntungkan: kapal berbendera negara bukan pihak dikenai standar yang sama.
Pemeriksaan awal PSC mencakup sertifikat, catatan, dan kondisi kapal; alasan yang jelas membenarkan inspeksi lebih terperinci.
Instrumen negara pantai: rute V/10, pelaporan V/11, dan VTS yang ditetapkan pemerintah menurut V/12.
Badan klasifikasi yang menerbitkan sertifikat menjadi negara yang bertanggung jawab.
Kasus latihan & kunci ujian
Situasi
Di pelabuhan negara pihak, kapal Anda berbendera negara bukan pihak memiliki dokumen air balas yang tampak sah. Namun, inspektur menemukan catatan pengolahan yang bertentangan. Nakhoda mengatakan sertifikat menghalangi pemeriksaan lanjutan. Benarkah?
Tampilkan jawaban
Tidak. Prinsip tidak ada perlakuan lebih menguntungkan memungkinkan negara pelabuhan menerapkan standar BWM yang relevan bagi kapal meski negara benderanya bukan pihak. Pemeriksaan awal PSC mencakup sertifikat, catatan, dan kondisi kapal. Catatan yang bertentangan dapat menjadi alasan yang jelas untuk inspeksi lebih terperinci; dokumen sah tidak menghapus wewenang itu.
Kunci ujian
- Bendera: hukum, survei, sertifikat; Koda RO; Koda Investigasi Kecelakaan.
- Pelabuhan: klausul PSC dalam tiap konvensi; alasan yang jelas untuk inspeksi lebih terperinci.
- Tidak ada perlakuan lebih menguntungkan bagi kapal negara bukan pihak.
- Pantai: rute V/10, pelaporan V/11, VTS V/12.