SOLAS, MARPOL, STCW, dan konvensi IMO

Pelajaran dengan bahasa sederhana

1. Apa itu IMO
   • Organisasi Maritim Internasional (IMO) adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk keselamatan, keamanan, dan kinerja lingkungan pelayaran.
   • Kantornya di London, dengan 176 Negara Anggota.
   • IMO menyusun dan mengadopsi konvensi (perjanjian internasional) serta koda, tetapi tidak memiliki polisi penegak hukum.
   • Konvensi mengikat suatu negara secara internasional setelah negara itu menyatakan persetujuan untuk terikat, misalnya melalui ratifikasi atau aksesi (cara resmi menjadi pihak), dan konvensi berlaku baginya.
   • Negara wajib menerapkan kewajibannya dalam hukum nasional.
2. Majelis dan Dewan
   • Majelis, yang terdiri atas semua Negara Anggota, merupakan badan tertinggi.
   • Majelis bersidang setiap dua tahun, menyetujui anggaran dan rencana kerja, serta memilih Dewan.
   • Dewan memiliki 40 anggota dengan masa jabatan dua tahun dan menjalankan IMO di antara sidang Majelis.
   • Amendemen yang diadopsi pada 2021 akan menambahnya menjadi 52 anggota, tetapi memerlukan penerimaan dua pertiga Negara Anggota dan belum berlaku.
3. Komite
   • Pekerjaan teknis dilakukan oleh komite yang terbuka bagi semua Negara Anggota.
   • Komite Keselamatan Maritim (MSC) menangani SOLAS, STCW, COLREG, dan Garis Muat.
   • Komite Perlindungan Lingkungan Laut (MEPC) menangani MARPOL dan perjanjian lingkungan lainnya.
   • Komite Hukum (LEG) menangani tanggung jawab hukum dan ganti rugi.
   • Komite Fasilitasi (FAL) menyederhanakan formalitas dan dokumen pelabuhan.
   • Tujuh subkomite menyiapkan rinciannya, termasuk HTW (unsur manusia, pelatihan, dan dinas jaga).
4. Koda III
   • Aturan hanya efektif jika tiap negara menerapkannya.
   • Koda Implementasi Instrumen IMO (Koda III) menetapkan tugas negara dalam tiga perannya: negara bendera (negara yang benderanya dikibarkan kapal), negara pelabuhan (negara yang pelabuhannya dikunjungi kapal), dan negara pantai (negara yang perairannya dilalui kapal).
   • Subkomite III juga menganalisis laporan kecelakaan serta data pengawasan negara pelabuhan.
5. Audit IMSAS
   • Sejak 1 Januari 2016, Skema Audit Negara Anggota IMO (IMSAS) bersifat wajib.
   • Auditor IMO mengunjungi tiap negara, biasanya sekitar tujuh tahun sekali.
   • Mereka memeriksa kesesuaian dengan Koda III: hukum, survei, sertifikat, investigasi kecelakaan, dan pengawasan negara pelabuhan.
   • Negara kemudian menyusun rencana tindakan perbaikan.
   • Ringkasan temuan dibagikan kepada Negara Anggota lainnya.

Data utama

Poin utama

• Negara memilih apakah menjadi pihak konvensi; negara pihak wajib melaksanakan kewajibannya.
• MSC menangani keselamatan, MEPC lingkungan, LEG tanggung jawab hukum, dan FAL formalitas pelabuhan.
• Koda III memuat tugas negara sebagai negara bendera, pelabuhan, dan pantai.
• IMSAS mengaudit tiap negara berdasarkan Koda III; audit wajib sejak 2016.

Check what you have read

True or false?

Kasus latihan & kunci ujian

Kunci ujian

1. 1IMO: badan PBB; konvensi mengikat negara setelah persetujuan dan mulai berlaku baginya; hukum nasional menerapkan kewajibannya.
2. 2Majelis setiap dua tahun; Dewan beranggota 40; komite MSC, MEPC, LEG, FAL.
3. 3Koda III: kewajiban negara bendera, pelabuhan, dan pantai.
4. 4IMSAS: audit wajib Negara Anggota sejak 1 Januari 2016.