Hukum laut, negara bendera dan pemeriksaan negara pelabuhan

Pelajaran dengan bahasa sederhana

1. Lintas damai
   • Kapal semua negara memiliki hak lintas damai melalui laut teritorial (pasal 17).
   • Lintas berarti pelayaran yang terus-menerus dan secepat mungkin: tetap bergerak tanpa penundaan yang tidak perlu (pasal 18).
   • Anda boleh berhenti dan berlabuh jangkar hanya jika terkait pelayaran biasa, terpaksa karena bahaya atau cuaca, atau untuk menolong orang, kapal, atau pesawat dalam bahaya.
   • Lintas dapat melintasi laut teritorial, atau menuju maupun meninggalkan perairan pedalaman.
2. Kapan lintas tidak damai
   • Lintas bersifat damai selama tidak merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai (pasal 19).
   • Konvensi mencantumkan kegiatan yang membuat lintas tidak damai.
   • Contohnya latihan senjata, memata-matai, meluncurkan pesawat, memuat atau membongkar barang atau orang yang melanggar hukum bea cukai atau imigrasi, pencemaran yang disengaja dan serius, penangkapan ikan, survei, dan pengacauan komunikasi.
   • Kapal selam wajib berlayar di permukaan dan mengibarkan benderanya (pasal 20).
3. Kewenangan negara pantai
   • Negara pantai dapat membuat hukum tentang keselamatan navigasi, perlindungan kabel, perikanan, dan pencemaran (pasal 21).
   • Anda wajib mematuhinya serta Peraturan Internasional Pencegahan Tubrukan di Laut (COLREG).
   • Negara dapat mewajibkan penggunaan alur laut dan bagan pemisahan lalu lintas (TSS), khususnya bagi kapal tangki serta pengangkut muatan nuklir atau berbahaya (pasal 22).
   • Lintas damai dapat ditangguhkan sementara di daerah tertentu hanya jika sangat diperlukan untuk melindungi keamanan negara, tanpa diskriminasi, setelah diumumkan.
   • Biaya hanya boleh untuk jasa, bukan untuk lintas itu sendiri.
4. Lintas transit
   • Di selat untuk pelayaran internasional yang memenuhi syarat dan menghubungkan laut lepas atau ZEE, kapal dan pesawat memiliki hak lintas transit (pasal 37–44).
   • Beberapa selat memiliki rezim berbeda, termasuk selat tertentu antara pulau dan daratan utama serta selat dengan perjanjian lama.
   • Lintas transit berlangsung terus-menerus dan secepat mungkin dalam cara operasi normal; kapal selam boleh tetap menyelam.
   • Anda wajib melintas tanpa penundaan, mematuhi COLREG dan aturan pencemaran, serta memakai alur dan bagan yang diadopsi IMO.
   • Lintas transit tidak dapat ditangguhkan (pasal 44).
5. Alur laut kepulauan
   • Negara kepulauan, seperti Indonesia, dapat melingkupi pulau-pulaunya dengan garis pangkal.
   • Di dalamnya terdapat perairan kepulauan.
   • Lintas alur laut kepulauan mengizinkan lintas terus-menerus dan secepat mungkin dalam cara operasi normal, dan tidak dapat ditangguhkan.
   • Jika alur belum ditetapkan, hak ini berlaku melalui rute yang biasa digunakan untuk pelayaran internasional.
   • Dalam alur yang ditetapkan, jangan menyimpang lebih dari 25 NM dari sumbu.
   • Jarak ke pantai minimal 10% dari jarak antara titik terdekat pulau-pulau yang berbatasan dengan alur.
   • Lintas damai juga berlaku di perairan kepulauan, sesuai konvensi.

Data utama

Poin utama

• Lintas damai harus terus-menerus dan secepat mungkin; berhenti hanya untuk navigasi, keadaan bahaya, atau penyelamatan.
• Pasal 19 merinci kegiatan tidak damai, termasuk pencemaran yang disengaja dan serius, penangkapan ikan, dan survei.
• Negara pantai dapat mewajibkan alur laut dan TSS serta menangguhkan lintas sementara.
• Lintas transit di selat dan lintas alur laut kepulauan tidak dapat ditangguhkan.

Check what you have read

True or false?

Kasus latihan & kunci ujian

Kunci ujian

1. 1Lintas damai: pasal 17–19; terus-menerus dan secepat mungkin; kegiatan tercantum dalam pasal 19.
2. 2Kapal selam di permukaan dan mengibarkan bendera; alur laut dan TSS (pasal 22).
3. 3Lintas transit di selat (pasal 37–44): tidak dapat ditangguhkan.
4. 4Pasal 53: rute yang ditetapkan atau biasa digunakan; simpangan sumbu 25 NM dan batas jarak pantai 10%.